Demokrat Kabupaten Bogor Soroti Keberpihakan Pada Masyarakat


BOGOR - 
 Partai besutan Susilo Bambang  Yudhoyonot (SBY) terus melakukan terobosan untuk kepentingan masyarakat banyak. Seperti yang dilakukan Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor belakangan ini terus membahas isu- isu yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. 
Pembahasan isu itu  digagas dalam acara Ngopi Barokah atau Ngopi Pintar Barokah bareng pengurus partai dan Anggota Legislatif terpilih pada pileg 2019 Kemarin, Dalam acara Ngopi Barokah itu hadir juga pihak pihak atau Narasumber terkait apa isu yang akan menjadi tema pembahasan.
Untuk kali kedua ini setelah pembahasan Daerah Otonomi Baru ,(DOB) Bogor Barat. Pada Rabu (7/8) "Ngopi Barokah" itu membahas tema soal permasalahan kependudukan yang masih jadi hambatan. 
Hal itu  pun tidak dibantahkan Kabid Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Bogor, Dadan Dharmatin bahwa, Permasalahan kependudukan di wilayah Kabupaten Bogor menjadi perhatian sejumlah pihak persoalan yang selama ini menjadi hambatan di kalangan masyarakat Kabupaten Bogor.
Diantaranya, soal e-KTP, Kartu Keluarga (KK) Akte Kelahiran yang menjadi layanan publik seharusnya didapatkan secara cepat ironi nya tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat utamanya yang tinggal di perbatasan dan pelosok.
“Wilayah Kabupaten Bogor terlalu luas, untuk memberikan pelayanan secara cepat kami dari Disduk Capil kabupaten Bogor terus berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan dengan cepat kedepannya,” ujar Dadan Dharmatin kepada wartawan.
Untuk mengatasi semua itu pihak Disdukcapil terkadang melakukan jemput bola alias Jempol,
"jujur saja, ada beberapa program yang sudah kami luncurkan di tengah masyarakat salah satunya adalah jemput bola (jempol),"kata Kang Dadan.
Sementara Sekjen DPC Demokrat Kabupaten Bogor Dede Candra Sasmita mengatakan, dari hasil kajian tersebut Demokrat kabupaten Bogor mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk Disdukcapil Kabupaten Bogor.
Diantaranya ialah, Disdukcapil agar segera mendefenitifkan 7 UPT yg saat ini baru sebatas verifikator, segera di definitifkan 7 UPT tersebut agar supaya pelayanan kependudukan dan administrasi kependudukan terhadap masyarakat lebih dekat dan lebih mudah.
Dan Kedepan, pencetakan KTP agar dapat dilakukan di tingkat kecamatan, untuk lebih mendekatkan dan memudahkan masyarakat dilayani.
"Karena saat ini kecamatan hanya bisa cetak/print out Kartu Keluarga.( di bekasi, KTP dapat diambil di kelurahan. Alurnya, ketua RW mengkolektif ajuan pembuatan KTP, & KK warga,"ujarnya.
"Selanjutnya dibawa ke kelurahan/desa). Apabila kondisi ini tercipta, maka warga yang mengajukan hanya cukup bertemu ketua RT. Efesiensi akan tercipta,"pungkasnya mengakhiri. [fajar/ded]
Share on Google Plus
    Komentar Google
    Komentar Facebook