Atasi Banjir, Dedi Mulyadi Wacanakan Bangun Rumah Panggung



KARAWANG
- Masalah bencana alam banjir dan masalah kesehatan berupa banyaknya orang sakit menjadi perhatian khusus calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kedua masalah yang mendera masyarakat yang umumnya pra sejahtera ini ia temukan selama 'kukurukan' atau blusukan di Kabupaten Karawang.
"Pertama masalah banjir. Banjir di Karawang terjadi setiap tahun. Ada wilayah langganan, ada juga yang pertama kali sejak 10 tahun terakhir," kata Dedi, Kamis (22/2).
Solusi atas masalah tersebut kata Dedi, terlebih dahulu diperlukan penelitian terhadap tipologi daerah agar penyebab banjir dapat segera diketahui. Jika banjir disebabkan oleh faktor alam, dia berkeyakinan langkah penyelesaiannya pun harus berbasis alami.
Dedi Mulyadi mengusulkan rumah panggung sebagai salah satu alternatif solusi penyelesaian masalah banjir. "Rumahnya harus dibangun dengan konsep panggung. Kalau daerah langganan banjir, enggak bisa kita punya rumah dari tembok," katanya.
Pemerintah, menurutnya, juga harus berperan aktif dalam melakukan pencegahan bencana yang kerap melanda sebuah wilayah. Terkait masalah banyaknya orang sakit, Dedi menyebut perlu dibangun banyak rumah sakit. Hal ini karena jenis penyakit yang menjangkiti warga yang ia temukan rata-rata tergolong berat dan memerlukan penanganan khusus.
Paling tidak, kata dia, diperlukan empat rumah sakit setara Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
"Pertama, di wilayah Garut, Ciamis, Tasik, Pangandaran dan Banjar. Kedua, di wilayah Indramayu, Cirebon, Majalengka dan Sumedang. Ketiga di wilayah Subang, Purwakarta, Karawang dan Bekasi. Keempat, di wilayah Bogor, Depok, Cianjur dan Sukabumi," ujarnya.
Keberadaan rumah sakit baru ini ke depan agar masyarakat tidak perlu mengantre di RSHS Bandung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembagian tugas antar rumah sakit mulai dari kabupaten/kota sampai provinsi harus segera ditetapkan.
"Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi harus sinergis menangani masalah-masalah itu. Jadi, kalau cukup ditangani di kabupaten/kota gak perlu nanti provinsi turun tangan," tuturnya. [merdeka/ded]
Share on Google Plus
    Komentar Google
    Komentar Facebook