Demokrat Bandung Rekomendasikan Yossi Irianto Maju Pilwalkot 2018


BANDUNG
 - Partai Demokrat Kota Bandung memutuskan untuk merekomendasikan mengusung kandidat Yossi Irianto sebagai kandidat calon wali kota Bandung 2018 mendatang.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan DPC Partai Demokrat Kota Bandung baik secara internal mau pun eksternal sejak dimulainya konvensi berlangsung. 

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung Erwan Setiawan mengatakan, munculnya nama Yossi Irianto ini berdasarkan dua kali hasil survei yang dilakukan. Berdasarkan hasil survei tersebut, nama Yossi Irianto memiliki angka tertinggi dibandingkan tiga kandidat.

"Hasil survei ini, kami DPC Partai Demokrat merekomendasikan Yossi Irianto kepada DPD dan DPP. Untuk DPD, telah menyetujui. Sekarang tinggal menunggu keputusan DPP," kata Erwan di DPRD Kota Bandung, Jumat(3/11/2017).

Dia menyebutkan, hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini sudah dipaparkan dihadapan pengurus DPD Demokrat Jabar. Para kandidat yang disurvei merupakan calon yang mengikuti konvensi Partai Demokrat pada Agustus lalu.

Berdasarkan hasil survei tersebut, kata Erwan, Yossi Irianto mengalami peningkatan popularitas dan elektabilitas dari angka 32.1% menjadi 51,1%, kemudian disusul Khairul Y Hidayat (Ruli) 13,2% menjadi 19,8%.

Setelah itu, diurutan ketiga adalah TB Fiki Satari dari survei pertama 12.2% menjadi 32.3%, kemudian Tomtom Dabbul Qomar 9% menjadi 16.1%.

"Dari hasil survei pertama dan kedua, seluruh calon mengalami peningkatan popularitas. Tapi, yang tertinggi dimiliki Yossi," kata dia. 

Erwan berharap, DPP dapat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil pemaparan yang dilakukan DPC demokrat Kota Bandung. Sebab, kata dia, survei ini merupakan hasil lembaga yang ditunjuk DPP untuk memantau peningkatan popularitas dan elektabilitas keempat kandidat. 

"Kami berharap DPP segera mengeluarkan keputusan dan sesuai dengan rekomendasi DPD demokrat Kota Bandung," ungkap Erwan. 

Dia mengungkapkan, DPC Demokrat Kota Bandung masih menunggu surat keputusan DPP yang saat ini masih mengurus 170 daerah yang ikut pilkada serentak 2018. 

"Semoga tidak ada intervensi DPP, karena daerah lain yang sudah diputiskan sesuai dengan rekomendasi DPC. Sebab, daerah yang lebih mengerti situasi di lapangan," pungkas dia. [sindo/ded]
Share on Google Plus
    Komentar Google
    Komentar Facebook