Aan: Pemkot tidak Dapat Lakukan Penyegelan kepada Pengemplang Pajak


BANDUNG - Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung dari Fraksi Partai Demokrat Aan Andi Purnama mengatakan, Pemkot Bandung tidak dapat seenaknya melakukan tindakan penyegelan kepada pelaku usaha yang tidak membayar pajak. Menurut dia, Kota Bandung tidak memiliki aturan yang mengantur terkait tindakan penyegelan. 


“Dalam Perda No 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tidak ada klausul tentang penyegelan. Ini yang membuat Pemkot Bandung jadi kesulitan. Berbeda seperti di Tangerang yang telah memiliki aturan tindakan penyegelan,” katanya pada diskusi “Obrolan Teras Sindo” di kantor KORAN SINDO Jabar, Jalan Natuna Nomor 8A, Kota Bandung, (16/9/15).

Menurut Aan, DPRD dan Pemkot sendiri tengah melakukan pembahasan untuk merevisi aturan tersebut, namun klausul penyegelan sendiri tidak diajukan. 



“Harusnya dimasukan klausul peyegelan. Seharusnya klausul itu ada sesuai dengan UU tata cara perpajakan,” katanya. Aan mengaku setuju dengan tindakan tegas yang diserukan oleh wali kota bandung bagi para pelanggar pajak. Namun demikian harus tetap didasarkan dengan aturan aturan yang ada. 



“Menggandeng pihak kepolisian hal yang bagus, tapi jika mengacu pada UU, polisi tidak bisa menyidik perkara perpajakan. Pemkot harus meminta PPNS untuk menyidik wajib pajak yang nakal. Nanti ini yang akan menyidik memeriksa,” ungkapnya. Aan mencontohkan, Kota Bandung dapat meniru Kabupaten Bandung. Hotel yang tidak membayar pajak langsung dicabut izinya. 



“Di Kabupaten Bandumg. Ada salah satu hotel yang disegel karena tidak membayar pajak kemudian diekspos. Ada dua tindakan yang dijalankan oleh pemerintah, yakni memberikan sanksi dan memberi efek jera, karena para pelaku usaha jadi takut untuk tidak membayar pajak. Jadi di sini selain ada ketegasan, juga regulasinya sudah jelas,” katanya. 



Senada dengan Aan, Ketua Kadin Kota Bandung Deden Y Hidayat meminta Pemkot Bandung tidak gegabah dalam bertindak. Pasalnya segala sesuatu yang dilakukan harus memiliki payung hukum yang jelas. “Hati-hati loh pajak yah. Tadi saya sampaikan pajak itu ada undang undangnya. Seseorang apakah disebut disegel, divonis, itu harus ada urutannya sampai ada putusan pengadilan. 



Kami perusahaan itu punya UU No 40 tentang Perseroan Terbatas, pajak ada UU pajaknya. Tadi kan disampaikan bahwa di regulasinya tidak ada penyegelan, ya hati-hati. Pengadilan kalau sudah mutusin baru bisa (menyegel),” katanya. Menurut dia, banyak faktor yang membuat para pengusaha mengemplang pajak. 



Salah satunya repotnya dalam mengurus administrasi. “Jadi banyak faktor. Apakah kalau kami mengajukan keberatan pajak, apa selesai 1-2 bulan. Bisa satu tahun. Repot adminsitrasi,” katanya. [ded]


Dikutif dari sindonews.com
Share on Google Plus
    Komentar Google
    Komentar Facebook