Ketua BKSAP: Rakyat Tidak Bisa Pilih Calon Pemimpin yang Baik

JAKARTA - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa sekarang rakyat republik ini tidak bisa lagi memilih seorang pemimpin yang berkualitas. Uang diyakini sebagai pertimbangan utama masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.
“Kita tidak bisa memilih pemimpin yang baik. Tetapi lebih pada yang punya duit banyak,” tegas politisi Demokrat itu dalam diskusi soal GOPAC bersama Dwi Aroem Hediati (Golkar) dan Hamdani (NasDem) di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Diingatkan, terpilihnya seorang pemimpin berdasarkan pemberian uang akan berujung pada aksi korupsi yang jelas-jelas merusak sebuah bangsa. Untuk itu, lanjut Nurhayati, pihaknya melalui kerjasa antara parlemen se dunia memandang perlu menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam pertemuan Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) di Yogyakarta beberapa waktu mendatang.
“Transparansi menjadi konsern kita bersama. Sebab mahalnya dari sistem demokrasi yang mengakibatkan korusi, misalnya pemilu, pilkada, yang banyak diwarnai oleh money politik, ini yang kita angkat,” lanjut Nurhayati.
Demikian pula dengan Anggota BKSAP DPR RI, Hamdani. Menurut Hamdani Indonesia harus mau memperbaki apa yang tidak tepat. “Indonesia harus ada yang diperbaiki. Kepedulian terhadap korupsi haruslah menjadi komitmen. Apalagi Indonesia sudah punya 3 lembaga penegak hukum yang bisa melawan pelaku-pelaku korupsi,” ujar Hamdani.
Begitu pula dengan Anggota BKSAP DPR RI, Dwi Aroem Hadiatie. Legislator dari daerah pemilihan Lampung I itu mendesak dikikisnya aksi-aksi korupsi di negara ini. “Kita benar-benar berharap itu (korupsi) diminimalisir, baik di pemerintahan maupun lembaga tinggi lainnya, serta swasta ataupun bumn,” katanya.
Dwi mengatakan juga bahwa isu dugaan korupsi yang terjadi di PT Pelindo II maupun mekanisme pemberian pinjaman dari Cina kepada republik ini bukan lagi sekedar isapan jempol belaka. “Isu-isu seperti Pelindo II, hutang negara ini kepada Cina, itu bukan lagi isu yang abu-abu,” ujarnya. [prlm/rhm]
Share on Google Plus
    Komentar Google
    Komentar Facebook