Pilkada Karawang, Cellica Cukup Cuti Kampanye tidak Harus Mundur


KARAWANG  - Calon Incumbent yang akan mencalonkan di Kabupaten/Kota di luar wilayah jabatannya, wajib mundur. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 huruf (p) revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Hal itu dijelaskan oleh pengamat politik Adher Nafith Lubis, yang mengatakan ketentuan mundur dari jabatannya sebagai kepala daerah untuk calon incumbent hanya berlaku bagi calon yang mencalonkan diri di luar daerah jabatannya. Ketentuan mundur tersebut tidak berlaku bagi calon incumbent yang mencalonkan diri kembali di wilayah yang sama.

“Ada pemahaman yang keliru dan perlu diluruskan terkait aturan mundur bagi calon incumbent. Yang wajib mundur itu jika kepala daerah yang sedang menjabat mencalonkan diri di daerah lain,” jelas Adher, kepada korankitanews.com, di rumah pribadinya, Selasa (22/09/2015).

Dijelaskannya bagi calon incumbent yang mencalonkan diri di daerah yang sama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2), maka yang bersangkutan pada saat kampanye apabila ingin melakukan kampanye wajib mengajukan cuti kampanye saja. Dalam melaksanakan kampanye, calon juga wajib memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

“Izin cuti kampanye untuk kepala daerah (bupati- red) diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti kampanye dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” terangnya.

Fauzi menambahkan untuk calon yang berstatus TNI/Polri dan PNS sudah wajib mengundurkan diri dari statusnya sebagai TNI/Polri dan PNS sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai calon ke KPU Kota Bandar Lampung. Sementara calon yang berstatus sebagai pejabat BUMN dan BUMD hanya berlaku ketentuan berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon.

“Calon dari TNI/Polri dan PNS harus mengundurkan diri saat yang bersangkutan mendaftar sebagai calon di KPU. Sedangkan pejabat BUMN dan BUMD harus berhenti dari jabatannya saat ditetapkan sebagai calon,” tambahnya.

Terakhir dia juga menambahkan, untuk status Plt (pelaksana tugas) Bupati Karawang yang ditafsirkan berbeda oleh beberapa kalangan dan diharuskan mundur dari jabatannya, itu sah saja. Tapi harus diingat bahwa yang dimaksud kepala daerah tingkat Kabupaten itu adalah Bupati dan Wakil Bupati, tidak disebutkan soal Plt. [korankitanews/rhm]
Share on Google Plus
    Komentar Google
    Komentar Facebook