Partai Demokrat Dukung Kebijakan Pemerintah yang Pro-rakyat dan Selalu Kritis.

BANDUNG - Melihat hasil pembangunan kota Bandung saat ini harus jujur diakui mengalami kemajuan. Namun, masih ada pekerjaan rumah besar memerlukan perhatian serius.
Menurut dia, terwujudnya pembangunan sudah seharusnya memperhatikan konten penataan ruang. Maka, Peraturan Daerah (Perda) tata ruang-pun harus menjadi acuan. Lebih rinci skala pengaturannya tertuang dalam Rencana Detail Rencana Tata Ruang Kewilayahan (RDTRK).Contohnya, membuat sodetan termasuk mewujudkan danau buatan di kawasan Gedebage. ’’Pembangunan infrastruktur tersebut harus didahulukan sebelum merealisasikan konsep pembangunan apapun,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Entang Suryaman, SH.
Di dalam memperingati hari jadi kota Bandung ke-205 tahun dan bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil dan Wakil Wali Kota Oded M. Danial, refleksi dewan atau komisi C di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang pro rakyat dan selalu kritis. Sikap itu, kata politisi Partai Demokrat tersebut, guna tercipta keseimbangan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari KKN.
Seperti di katakan diatas lanjut Entang, komisi C yang mengawasi pembangunan, tak sekedar berkeluh kesah tetapi juga mendorong percepatan pembangunan. Seperti halnya, Trans Metro Bandung. Moda transportasi masal itu layak terus di dorong menjadi angkutan publik yang mampu mengurangi kemacetan. Tentunya fasilitas pelayanan semakin ditingkatkan. ’’Jangan seperti yang kita lihat. Shelter tidak terurus, koridor menyisakan persoalan yang berlarut-larut. Itu semua perlu keseriusan,” tukas Entang.
Di persoalan lingkungan hidup, terutama persoalan sampah tidak jauh berbeda. Pemanfaatan TPA Sari Mukti akan segera berakhir. Tetapi merealisasikan PLTSa sesuai Perda yang sudah disepakati tak kunjung jelas. Itu, perlu di klir-kan dahulu sebelum membuat pengolahan sampah biogester di setiap kelurahan.
Disamping itu, ketersedian ruang terbuka hijau (RTH) yang merupakan amanat undang-undang. Kota Bandung tidak lebih dari 12 persen memiliki RTH. Padahal diharuskan tersedia 30 persen dari luas wilayah. ’’Sentuhan Pemkot tak terlalu fokus. Padahal menghadapi kemarau panjang seperti tahun ini. Terbukti ada masalah dengan ketersediaan air bersih masyarakat dan maraknya kebakaran lahan gambut/alang-alang membuktikan betapa rentannya Kota Bandung akan ancaman bencana,” urai Entang.
Terkait rencana pembangunan Bandung Technopolis, smart city, pembangunan pemeliharaan jalan dan trotoar, micro library, penataan kabel serat optik yang harus ditanam, pembangunan 13 apartemen rakyat serta rencana pembangunan lainnya yang memanfaatkan ruang publik, jangan sekali-kali memandang sebelah mata pemangku kepentingan dan mitra kerja yang notabene legislator.
Dengan luas wilayah kota Bandung 167,29 kilo meter persegi, temperatur 23,43 OC, curah hujan 209,23 mili meter dan hari hujan 18,25 hari (sumber : BMG/2012) dan jumlah penduduk 2.455.517, kepadatan penduduk 14.677 dan pertumbuhan penduduk 0,72 persen (sumber proyeksi penduduk, 2012) dalam penilaian Entang, tidak boleh ada benang yang terputus antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
’’Pengabaian harmonisasi dan terputusnya komunikasi bukan tidak mungkin akan menimbulkan kegaduhan politik. Jadi hambatan sudah pasti. Namun, menjadi kurang baik memaksakan kehendak, meski dalihnya menata dan membangun kota,” pungkas Entang. [bandungekspres/ded]
Share on Google Plus
    Komentar Google
    Komentar Facebook