Dede Yusuf Tolak Rencana Pemerintah Naikan Tunjangan Presiden dan DPR

JAKARTA - Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mengeluarkan pernyataan sikap mengenai rencana pemerintah menaikkan tunjangan bagi presiden, menteri, pejabat negara dan anggota DPR sangat tidak tepat, karena saat ini perekonomian Indonesia tengah mengalami perlambatan. Para pemimpin republik harus menunjukkan Sense of Crisis di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan meluasnya musibah asap.
Lebih lanjut Dede Yusuf yang juga Ketua Komisi IX DPR RI tersebut menyatakan Presiden harusnya memimpin langsung komando pada saat negaranya terkena musibah seperti bencana asap akibat pembakaran hutan dan pelemahan ekonomi nasional. Presiden sebaiknya menggalang kebersamaan seluruh komponen untuk bergandengan tangan mencegah negara terjerembab dalam lubang krisis.
“Maka dari itu, saya meminta agar rencana penaikan tunjangan bagi pejabat negara ditunda hingga perekonomian nasional kembali menguat. Manfaatkan anggaran negara untuk menyelesaikan permasalahan ekomomi yang sedang kritis saat ini. Anggaran subsidi kredit bagi UMKM harus diperluas, daya beli masyarakat harus dijaga dengan menggunakan Keep Buying Strategy,” ujar Dede Yusuf di Gedung DPR/MPR RI Jakarta,Kamis (17/9/2015).
Anggota DPR-RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) tersebut menambahkan Jika perlu gulirkan kembali sejenis program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk rakyat tak mampu (poor) dan kurang mampu (near poor). Beri juga subsidi krisis bagi pegawai rendah PNS seperti guru honorer, prajurit TNI/Polri. Kalangan buruh, petani dan nelayan juga harus mendapatkan perhatian khusus di saat krisis agar tetap produktif. Jangan sampai terjadi gelombang PHK, pemerintah harus mendorong tersedianya lapangan kerja bagi tenaga lokal bukan justru tenaga asing.
Mantan Wakil Gubernur Jabar (2008-2013) mengajak semua pihak, pemerintah, politisi, pengusaha harus bahu membahu, gerakkan semua elemen untuk perkuat belanja nasional, serapan anggaran, sehingga daya beli naik. Stabilkan harga bahan pokok, gunakan semaksimal mungkin produk dalam negeri.
“Mengembalikan kembali kepercayaan publik dan pasar kepada pemerintah saat ini menjadi suatu keniscayaan. Saya yakin jika bisa dilakukan, maka dalam 1-2 bulan ini bisa berdampak baik bagi perekonomian nasional,” Dede menegaskan. [dpp/rhm]
Share on Google Plus
    Komentar Google
    Komentar Facebook