SBY Melantik Pengurus Pusat Partai Demokrat

JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi/Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Dr Susilo Bambang Yudhoyono melantik dan mengukuhkan Pengurus Majelis Tinggi, Pengurus Dewan Pembina, Pengurus Dewan Kehormatan, Pengurus Komisi Pengawas, dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (4/7/2015). Acara pelantikan tersebut dihadiri Ibu Ani Yudhoyono, para Pengurus Majelis Tinggi, Pengurus Dewan Pembina, Pengurus Dewan Kehormatan, Pengurus Komisi Pengawas, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,  Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Pengurus DPD, dan Ketua DPC Partai Demokrat se-Indonesia.
Sebelum melantik para Pengurus Pusat Partai Demokrat, SBY menyampaikan, ada dua acara pokok dalam pertemuan hari ini. Pertama pelantikan atau pengukuhan para Pengurus Pusat Partai Demokrat. Kedua Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang pertama, usai Kongres IV dilaksanakan di Surabaya, Mei lalu . Sambutan SBY merupakan pengantar atau penjelasan dari telah disusunnya Pengurus PD periode  2015-2020.
“Penjelasan saya ini berkaitan dengan pendekatan dan kebijakan yang kita tempuh dalam menyusun Kepengurusan Pusat PD lima tahun ke depan. Saudara akan mengetahui, setelah itu, harapan saya, saudara semua dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya,” ujar SBY yang kemudian menayangkan di layar depan presentasinya yang diberi judul “Pendekatan dan Kebijakan Penyusunan Pengurus Pusat Partai Demokrat.
SBY memulai presentasi dengan sebuah falsafah atau logika yang sering kurang dipahami sebagian besar kader dalam penyusunan pengurus PD pasca-kongres. Falsafah itu menjelaskan bahwa setelah kongres maka ketua umum terpilih atau dipilih berwenang atau bertugas menyusun pengurus pusat.
“Implementasinya tentu bukan untuk orang per seorang tetapi untuk kepentingan  organisasi. Ketua Umum PD mengangkat pejabat PD untuk menjalankan tugas. Jadi, saudara diangkat menjadi pengurus pusat PD untuk menjalankan tugas yang hasilnya akan dipertangungjawabkan oleh Ketua Umum PD pada Kongres PD di 2020 mendatang,” SBY menjelaskan.
Konkretnya, setelah menjadi Ketua Umum PD maka  SBY tentu meneken kontrak kepada PD. Dan ketika para kader menjadi Pengurus Pusat PD maka mereka meneken kontrak kepada SBY yang kesemuanya kelak dipertanggungjawabkan kepada Partai Demokrat.
“Kemudian masalah etika politik. Perpolitikan yang kita anut dalam menyusun kepengurusan PD, ketua umum mengangkat dan menetapkan pejabat-pejabat utama yang memiliki integritas, kapasitas, dan loyalitas yang baik serta memiliki peran positif dalam Kongres PD 2015 lalu,” SBY memaparkan.
Ditambahkannya pula, Pengurus Harian PD tentu dievaluasi secara berkala atas kinerjanya, termasuk etikanya. Evaluasi dilaksanakan oleh ketua umum yang berwenang pula untuk melakukan perubahan. Perubahan ini tentu dikonsultasikan dulu kepada Majelis Tinggi PD.
SBY kemudian menyampaikan bahwa pendekatan dan desain dan orientasinya adalah AD/ART. Kemudian 5 agenda PD yang telah disampaikan SBY saat penutupan Kongres PD 2015. Partai Demokrat memiliki sejumlah sasaran khusus yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang.
“Apakah berkaitan dengan Pilkada ataupun Pemilu Legislatif atau pun Pemilihan Presiden ataupun tugas partai yang lain,” ujar SBY.
Penggagas Partai Demokrat tersebut menegaskan, sifat dan desain yang ditetapkan, khusus terkait Dewan Pimpinan Pusat (DPP), meskipun bertajuk “dewan” tetapi DPP menjalankan tugas-tugas eksekutif bukan tugas kedewanan.
“DPP adalah badan pelaksana eksekutif. Itu yang harus kita pahami. Dengan demikian garis organisasinya jelas,” SBY menyampaikan.
SBY menjelaskan, semua kader tentu berharap kepengurusan DPP-PD mengalir terus sampai ke satuan yang paling depan. Hal itu  bisa terlaksana jika para kader memedomani dan menjalankan tatanan manajemen yang baik dan kepemimpinan yang efektif. Ini tentu penting agar 5 tahun tidak tersia-siakan, dan  organisasi pun bisa diarahkan.
SBY menambahkan, pasca-kongres di Surabaya telah disusun formatur berdasarkan AD/ART. Formatur, atas  permintaan SBY, bekerja menetapkan sejumlah nama untuk menduduki jabatan tertentu yang diatur AD/ART. Tentu ada posisi yang menjadi kewenangan ketum penunjukkannya, tetapi ada juga sejumlah posisi yang dirumuskan formatur (dipimpin ketua umum).
Dalam konteks tersebut, SBY meminta kepada masing-masing anggota tim formatur memberikan 50 nama kader yang dianggap kapabel. Sepuluh  nama untuk menduduki jabatan pengurus inti dan 40 nama diarahkan menjadi pengurus harian. Usulan dari formatur itulah yang menjadi pedoman rumusan “siapa berada di mana”. Tentu nama-nama yang paling banyak diusulkan formatur memiliki peluang lebih tinggi untuk menduduki posisi-posisi tertentu.
“Jadi nama itu tidak datang dari langit dan bukan maunya ketua umum semata tetapi diusulkan formatur. Dalam menyusun kepngurusan ini, kami, formatur, mengindahkan apa yang menjadi harapan, sorotan, dan kepedulian publik. Ini penting karena politik itu berkaitan dengan persepsi, bagaiamana rakyat atau publik mempersepsikan PD,” SBY menjelaskan.
Selanjutnya SBY menggambarkan kepada semua kader bahwa PD meletakkan diri berada di tengah (sebagai penyeimbang). Sehingga kepengurusan ini akan mengemban tugas yang ada kaitannya  dengan apa yang dilakukan pemerintahan saat ini, baik pada tingkat presiden maupun wakil presiden, tingkat kementerian dan bahkan lembaga pemerintahan serta non- pemerintahan.
“Meskipun negara kita tidak menganut sistem parlementer, ada the ruling party, oposisi, dan seattle party, bagaimanapun kita memiliki tugas dan peran yang harus dijalankan. Oleh karena itulah di dalam struktur, kalau ada posisi di departemen-departemen tersebut, harus melihat apa yang dilakukan pemerintah atas dasar tiga sikap PD terhadap pemerintah,” SBY menekankan.
Ketiga sikap PD terhadap pemerintah adalah:
Pertama wajib hukumnya bagi gubernur, bupati, dan wali kota dari Partai Demokrat loyal kepada Presiden RI, membantu penuh untuk menjalankan tugas-tugasnya.
Kedua, Partai Demokrat akan mendukung penuh dan ikut menyukseskan kebijakan pemerintah yang tepat dan sesuai dengan aspirasi rakyat.
Ketiga, Partai Demokrat akan mengkritisi dan mengoreksi manakala keputusan Presiden dan kebijakan pemerintah tidak tepat dan tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.
“Inilah yang saya maksudkan bagaimana PD mendukung pemerintah dengan tiga dasar sikap tadi. Ada DPR, MPR, DPD, MK, MA dan lembaga-lembaga lainnya.  PD wajib melihat apa yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut. Dukung kalau kebijakannya pro-rakyat tapi kalau tidak PD harus berani mengkritisnya. Demikian juga kekuatan sosial politik di negeri ini. Kita harapkan mereka menjalankan amanahnya dengan benar,” SBY mengharapkan.
Ditambahkan SBY, jika para kader melihat tekanan kepengurusan PD maka para kader harus kuat dan bergandengan tangan, membantu, melakukan hal-hal positif kepada berbagai komunitas, apakah petani, buruh, nelayan dan lainnya. Semua elemen yang memerlukan bantuan harus diperhatikan aspirasinya.
“Kalau kita melihat ke bawah maka segalanya adalah untuk rakyat karena itu para pengurus dari pusat sampai daerah harus bisa sekuat tenaga berbuat yang terbaik untuk rakyat,” SBY menggarisbawahi.
SBY meyakini, dengan struktur ini, dengan pendekatan dan logika ini maka kepengurusan PD akan bekerja efektif dan pasti membawa kebaikan bagi negara, pemerintah, dan rakyat keseluruhan.
Usai memberikan sambutannya, SBY dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Tingi dan Ketua Umum PD melantik para Pengurus Pusat PD yang terdiri dari Pengurus Majelis Tinggi, Pengurus Dewan Pembina, Pengurus Dewan Kehormatan, Pengurus Komisi Pengawas, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. [el/DPP]
Share on Google Plus
    Komentar Google
    Komentar Facebook