Redam Provokasi, Sekretaris FPD DPR RI Desak Polisi Ungkap Tuntas Insiden Karubaga

JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto mendesak Kepolisian mengungkap tuntas insiden bermuatan SARA di Karubaga, Tolikara, Papua. Tujuannya meredam terjadinya provokasi.
"Aparat Kepolisian harus segera mengambil langkah yang cepat dan tepat agar tidak meluas serta menjadi isu provokatif yang menyesatkan," ujar Didik Mukrianto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/7/2015).
Didik yang juga Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Penegakan Hukum, Perundangan-undangan dan HAM ini, juga mengingatkan Kepolisian sebagai pengayom masyarakat dan penjamin rasa aman masyarakat harus bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran ini. 
"Kapolri harus segera memerintahkan jajarannya mengungkap dengan cepat dan tepat apa yang sebetulnya terjadi di balik peristiwa ini sehingga memupus segala bentuk spekulasi dan provokasi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi umat Islam disana sedang menjalankan Ibadah Idul Fitri," tegasnya
Lebih lanjut anggota Komisi III DPR ini mendapatkan desas-desus potensi kekerasan ini sesungguhnya sudah beredar beberapa hari sebelumnya. Semestinya Kepolisian bisa mengantisipasi lebih awal sehingga peristiwa ini bisa digagalkan.‎
"Kami sangat menyayangkan aparat keamanan sepertinya kurang sigap mengantisipasi kejadian ini. Padahal isu kekerasan ini jelas sangat sensitif. Karena itu, kami meminta agar Polisi segera mengungkap kejadian ini dengan terang benderang," papar dia. 
Pada kesempatan itu Didik minta masyarakat tidak termakan  spekulasi provokatif. Kepolisian diminta menangani kasus ini sepenuhnya. Sehingga insiden ini tidak berkembang atau menjadi isu yang bergerak liar.
Partai Demokrat, menurut Didik, mengaku sangat prihatin dan menyayangkan insiden penyerangan ini. Sebab bisa mengganggu kedamaian dalam keberagaman beragama di Tolikara Papua. Insiden seperti ini tak bisa ditolelir.
"Tindakan kekerasan apapun apalagi tindakan pembakaran yang bisa mengusik dan memicu kehidupan bergama tak bisa dibenarkan dan harus ditolak sekeras-kerasnya karena bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," tegas Didik. [ded/teropongsenayan]
Share on Google Plus
    Komentar Google
    Komentar Facebook