Pemkot Bandung Diminta Tagih Piutang PBB Para Wajib Pajak

BANDUNG - Kembali menjadi catatan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2014, Komisi B DPRD kota Bandung mengingatkan Pemkot untuk segera menuntaskan persoalan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Bandung tahun 2014, BPK Memberikan label opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Itu sudah menjadi atensi kita sejak tahun 2014 lalu, atau sejak PBB ditetapkan menjadi pajak daerah," kata anggota Komisi B DPRD kota Bandung, Aan Andi Purnama, Rabu (3/6/2015).
Dalam catatan Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) kota Bandung, total piutang PBB yang belum masuk ke kas daerah sebesar Rp 800 miliar lebih. Pada tahun 2014 lalu, piutang PBB masih di angka Rp 648 miliar. Namun seiring berjalannya waktu, jumlahnya membengkak karena adanya denda berjalan.
Aan menjelaskan, penyerahan PBB menjadi pajak daerah memang menjadi hal positif bagi Pemkot karena mendongkrak neraca keuangan daerah.
"Tetapi hal itu juga menjadi persoalan baru, mengingat penatausahaan piutang PBB harus dilakukan secara sistematis. Ini yang menjadi sumber masalahnya," ujarnya.
Komisi B, lanjut Aan, telah beberapa kali mengadakan rapat kerja dengan Disyanjak membahas mengenai hal tersebut. Meski demikian, Aan menilai langkah yang sudah diupayakan Pemkot masih terkesan lambat dan kurang optimal.
"Pemkot harus serius dalam menangani permasalahan tunggakan pajak yang nilainya cukup besar, pendataan wajib pajak harus secepatnya di lakukan hal ini agar pemkot memiliki data akurat berapa jumlah piutang dan berapa wajib pajak yang masih belum bayar," tegasnya.
Selain itu, Disyanjak harus  melakukan pengawasan internal  agar penagih dapat menjalankan fungsinya, selama ini sosialisasi yang di lakukan oleh disyanjak terkait pembayaran pbb dan bphtb masih kurang maksimal, sehingga banyak masyarakat yang masih kebingungan kerika mau melajukan pembayaran pajak tersebut, sosialisasi ini juga penting untuk menghindari praktek prakek percaloan.
Dalam rencananya, Komisi B minggu ini akan memanggil Disyanjak, untuk melakukan evaluasi terkait tunggakan pajak tersebut.
"Kita juga akan meminta apa program yang akan disiapkan oleh disyanjak sehingga kita jelas mengawasinya, kita akan terus melakukan monitoring berkala terkait permasalahan ini, agar tahun depan piutang pajak ini dapat kita tekan," tuturnya. [beritabandung/rhm]
Share on Google Plus
    Komentar Google
    Komentar Facebook